Jakarta. Suararadarcakrabuana.com – Pakar telematika Roy Suryo, menyoroti kejanggalan dalam riwayat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tercantum di berbagai platform, termasuk situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan data daring lainnya. Roy Suryo bahkan mengklaim memiliki bukti bahwa perubahan data di Wikipedia terkait Gibran dilakukan oleh tim dari pihak Gibran sendiri.
“Saya editor Wiki juga, jadi saya tahu siapa yang mengubah dan tanggal berapa. Dari situ terlihat jelas ada peran langsung orang dalam, bahkan saya menduga kuat Gibran sendiri,” ujar Roy Suryo dalam wawancaranya di kanal Refly Harun Podcast dikutip Kamis 25 September 2025.
Ia pun mendesak agar pemerintah memberikan klarifikasi menyeluruh, tidak hanya soal kesetaraan ijazah, tetapi juga urutan kronologi pendidikannya.
“Saya berani mengatakan urutan pendidikan ini tidak mungkin tidak ada kesengajaan. Secara global, riwayat pendidikannya itu adalah amburadul atau acak-adut, bahkan terbalik-balik,” tutur Roy Suryo.
Kejanggalan Riwayat Pendidikan yang Ditemukan Roy Suryo merinci beberapa temuan yang ia anggap bermasalah:
1. Riwayat di Situs KPU yang Aneh
Pada situs KPU, riwayat pendidikan Gibran mencantumkan dua kali jenjang SMA:
- OJPAR Secondary School (2002–2004): Disebut Roy Suryo sebagai sekolah baru yang mustahil langsung memiliki kelas setingkat SMA pada saat itu.
- UTS Insearch Sydney (2004–2007): UTS Insearch adalah program pathway atau matrikulasi yang berfungsi sebagai kursus persiapan masuk universitas, bukan jenjang SMA. Roy Suryo juga mempertanyakan mengapa durasinya tercatat hingga tiga tahun, padahal program matrikulasi biasanya hanya berlangsung enam bulan hingga satu tahun.
2. Surat Penyetaraan yang Kontroversial
Roy Suryo menyoroti surat penyetaraan dari Kementerian Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) yang menyetarakan kelulusan Gibran dari UTS Insearch Sydney (Grade 12) dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.
“Ini benar-benar tidak logis. Kalau disetarakan dengan Grade 12, artinya sekolah umum (SMA). Kenapa dikeluarkan penyetaraannya SMK? Sekolah vokasi tujuannya untuk kerja,” kritiknya.
3. Kesalahan di MDIS dan Penyetaraan yang Buru-buru
MDIS (Management Development Institute of Singapore) yang ditempuh Gibran (2007–2010) adalah perguruan tinggi swasta yang hanya boleh menyelenggarakan pendidikan setingkat diploma di Singapura. Untuk gelar sarjana, institusi ini harus berafiliasi dengan universitas luar negeri, seperti University of Bradford.
Roy Suryo menemukan kesalahan pada surat penyetaraan MDIS, yang menyebut Gibran kuliah di University of Bradford, Lokasi Singapura. Padahal seharusnya MDIS di Singapura bekerja sama dengan Bradford di Inggris (UK). Ia menduga surat-surat penyetaraan tersebut dibuat terburu-buru menjelang Pilkada 2019.
4. Data Publik yang Berubah-ubah
Roy Suryo menunjukkan bahwa situs-situs resmi, termasuk KPU dan situs Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), berulang kali mengubah data riwayat pendidikan Gibran.
“Ini yang paling fatal. Situs paling resmi milik pemerintah, Kementerian Sekretariat Negara, sampai hari ini masih mencantumkan riwayat pendidikan yang salah,” tegasnya.
Roy Suryo menyimpulkan bahwa semua kejanggalan ini, termasuk urutan pendidikan yang terbolak-balik di berbagai sumber, mengindikasikan adanya unsur kesengajaan untuk memberi kesan bahwa Gibran telah menempuh pendidikan pascasarjana di awal.
Ia menegaskan bahwa ini adalah hak publik (right to know) untuk mendapatkan informasi yang jujur dari pejabat negara.
“Ini soal hak rakyat untuk tahu, dijamin UUD 1945 Pasal 28. Jadi bukan soal suka atau tidak suka, tapi soal kejujuran data pejabat publik,” pungkas Roy Suryo
RED
