BANDUNG, Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengevaluasi total skema pembiayaan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka. Pasalnya, anggaran operasional bandara tersebut mencapai Rp 60 miliar per tahun tanpa kontribusi nyata terhadap kas daerah.
Dedi menyebutkan, hingga saat ini, belum ada keuntungan konkret yang diperoleh dari operasional BIJB Kertajati, bahkan dividen pun belum pernah diterima sejak bandara mulai beroperasi.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-tangani-terkait-kades-viral-nyawer-di-diskotik/
“Keuntungan nggak ada belum pernah nerima deviden dari BIJB sejak berdiri,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa sejak awal pembangunannya, Pemprov Jabar telah menggelontorkan lebih dari Rp 2 triliun untuk pembangunan BIJB. Setelah beroperasi pun, pemerintah provinsi masih harus terus menyubsidi biaya operasional dan pemeliharaan bandara yang disebut-sebut sebagai bandara terbesar kedua di Indonesia itu.
Menurutnya, meskipun BIJB Kertajati kini telah menjadi bandara pemberangkatan haji dan umrah, pendapatan dari aktivitas tersebut masih belum cukup untuk menutup kebutuhan operasional tahunan.
“Ini bisnis jangka panjang, kalau terukur sih gapapa ini yang Pak Gubernur berpikir kemudian ini clear enggak sih. Nah idealnya namanya usaha harus diperhitungkan jauh-jauh hari terkait skema bisnisnya seperti apa, sehingga uang yang sudah kita keluarkan tahun berapa akan balik,” pungkasnya.
Redaksi ; Rakhmat sugianto.SH
