JAKARTA,SUARARADARCAKRABUANA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengungkap praktik curang di kalangan aparatur sipil negara (ASN) yang kerap menyalahgunakan dana kegiatan resmi.
Salah satu modus yang ia soroti adalah pemalsuan laporan pertanggungjawaban atau SPJ dalam pelaksanaan rapat di hotel dan restoran.
“Saya ini pengalaman lah. Tahu betul kalau rapat-rapat di hotel itu bagaimana. SPJ-nya sering tidak sesuai dengan kenyataan. Kamar lima yang dipakai cuma tiga. Makan 10 yang dikonsumsi cuma tujuh,” ujar Dedi dengan nada tegas.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-tangani-terkait-kades-viral-nyawer-di-diskotik/
Meski pemerintah pusat membolehkan penyelenggaraan kegiatan resmi di hotel atau restoran, Dedi menolak mentah-mentah.
Ia meminta para Wali Kota dan Bupati di Jawa Barat untuk mengalihkan dana kegiatan semacam itu ke pembangunan infrastruktur yang lebih dibutuhkan masyarakat.
“Kenapa Harus Bayar Hotel Sementara Rakyat Butuh Jalan?”
Dedi menegaskan, efisiensi anggaran bukan hanya pilihan, tapi kebutuhan, khususnya bagi daerah dengan pendapatan asli daerah (PAD) rendah.
Ia memberi contoh Kabupaten Pangandaran yang hingga lima bulan terakhir tidak mampu membayar tunjangan pegawai karena keterbatasan fiskal.
“Ibu Bupati Pangandaran kalau ketemu saya selalu menangis. Kenapa? Karena tunjangan pegawai belum bisa dibayar selama lima bulan,” ungkap Dedi, menyebut nama Bupati Citra Pitriyami.
Menurutnya, menggelar rapat di luar wilayah hanya akan menguntungkan daerah lain melalui peningkatan PAD, sementara daerah asal justru tidak memperoleh manfaat apapun.
Dedi mengaku bersikap tegas karena ingin menghindari ketimpangan antara kota dengan PAD tinggi dan daerah yang masih berjuang secara ekonomi.
Ia menyoroti ketidakadilan ketika daerah yang harus merusak alam demi PAD, seperti menggali pasir dan menebang pohon, justru tetap miskin karena sistem pendapatan yang tidak jujur.
“Yang punya hotel dapat uang dari turis tanpa merusak apapun, tapi orang desa malah harus rusak alam demi pendapatan yang tetap kecil,” jelasnya.
Ia menilai tidak etis jika daerah dengan fiskal terbatas mengalokasikan anggaran untuk fasilitas mewah. Apalagi masih banyak daerah dengan infrastruktur rusak, fasilitas publik yang tidak memadai, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan.
“Pejabat rata-rata tidak mau rapat di hotel melati. Maunya bintang 1 sampai bintang 3. Sementara jalan di kampung rusak, sekolah ambruk, puskesmas kekurangan alat,” sindirnya tajam.
Melalui langkah ini, Dedi ingin memastikan setiap rupiah dari pajak rakyat digunakan secara tepat.
Ia berharap para kepala daerah mengubah mindset birokrasi boros menjadi pemerintahan yang efisien dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Redaksi RS,SH
