Bandung. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang memiliki dapur mandiri untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Usulan ini akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman dengan pemerintah daerah kota/kabupaten di Jawa Barat.
“Saya mengusulkan dan nanti dibicarakan dalam MoU, jadi sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kota/kabupaten membangun dapurnya di sekolah,” kata Dedi, atau yang biasa dipanggil KDM, dalam rapat koordinasi MBG Jabar dengan pemerintah kabupaten dan kota di Bale Pakuan, Bogor.
Ia mengatakan, sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang didorong untuk memiliki dapur mandiri.
Dapur itu nantinya akan dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan orang tua siswa sebagai relawan.
Langkah ini, menurutnya, dapat menekan biaya distribusi sekaligus membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekolah.
Selain itu, orang tua siswa bisa berperan aktif menjaga kualitas makanan yang disajikan.
Pemerintah daerah pun akan membantu melakukan pembangunan fasilitas tersebut dengan melibatkan orang tua siswa sebagai relawan.
Dengan keterlibatan masyarakat, ia berharap program MBG tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga gotong royong bersama.
Dedi menilai, keikutsertaan orang tua dalam pengelolaan dapur akan memperkuat rasa memiliki terhadap program ini.
“Sehingga, nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus. Yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan suplai dan demand, seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapedda sehingga itu bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG,” tuturnya.
Menurutnya, dapur di sekolah ini juga akan memudahkan pengelolaan makanan dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi.
Ia juga menyebut, orang tua siswa dilibatkan sebagai relawan pengelola makanan agar program berjalan lebih transparan.
Selain dapur sekolah, ia juga menekankan pentingnya pengawasan berlapis.
Setiap daerah akan memiliki tim khusus yang menerima aduan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan yang diberikan.
Redaksi ;
