BOGOR. Suararadarcakrabuana.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menyiapkan pengumuman hasil audit investigatif terhadap kegiatan pertambangan di sejumlah wilayah Kabupaten Bogor. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan laporan resmi tersebut akan segera dipublikasikan setelah proses audit yang kini masih berlangsung rampung seluruhnya.
Audit dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim ahli dari berbagai bidang, termasuk akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
“Kami sedang menunggu hasil final dari tim pakar. Mereka sudah turun ke lapangan untuk meneliti aktivitas tambang di beberapa kecamatan, seperti Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang,” ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Selasa, 14 Oktober 2025.
Ia menegaskan, hasil audit tersebut akan menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan terkait pengelolaan tambang di kawasan itu
Menurut Dedi, audit dilakukan secara objektif dengan pendekatan ilmiah dan bebas dari intervensi politik. Pemeriksaan tidak hanya menyangkut sisi teknis operasi pertambangan, tetapi juga mencakup aspek sosial dan ekonomi, termasuk kondisi tenaga kerja.
“Pendekatan kami berbasis akademik. Kami tidak ingin keputusan diambil atas dasar tekanan politik atau kepentingan tertentu. Fokus kami juga pada kesejahteraan para pekerja tambang,” jelasnya.
Gubernur menambahkan bahwa perhatian pemerintah tidak berhenti pada evaluasi kegiatan tambang. Pemprov Jawa Barat juga sedang merancang langkah perbaikan infrastruktur di kawasan Parung Panjang, wilayah yang selama ini terdampak paling berat oleh aktivitas kendaraan berat pengangkut material tambang.
“Kami sudah merencanakan pembongkaran dan pembangunan ulang jalan di Parung Panjang. Jalannya akan kami benahi agar masyarakat bisa menikmati perjalanan yang aman dan nyaman,” tutur Dedi.
Ia mengakui, kegiatan tambang di wilayah tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi sebagian kalangan. Banyak pihak disebut telah memperoleh keuntungan besar dari industri tersebut
“Tambang di kawasan itu sudah lama berjalan. Tidak sedikit orang yang menjadi kaya dari hasilnya. Ada banyak properti mewah lahir dari kegiatan tambang itu,” ungkapnya.
Namun, di balik manfaat ekonomi tersebut, Dedi menyoroti sisi gelap yang turut muncul, terutama bagi masyarakat sekitar. Aktivitas tambang dinilai memicu berbagai persoalan sosial dan lingkungan, mulai dari jalan rusak, polusi debu, hingga meningkatnya risiko kecelakaan akibat padatnya lalu lintas truk tambang.
“Banyak warga harus hidup berdampingan dengan debu dan kebisingan. Ketika kami mencoba menata ulang agar masyarakat bisa hidup lebih tenang dan aman, justru kadang muncul penolakan dari sebagian kecil warga,” kata Dedi.
Ia menyayangkan munculnya perlawanan dari kelompok masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan penataan tersebut.
Menurutnya, langkah yang diambil pemerintah semata-mata bertujuan melindungi kepentingan publik, bukan untuk merugikan satu pihak tertentu.
“Kebijakan ini dibuat demi kebaikan bersama. Kami ingin melindungi masyarakat kecil dari dampak negatif pertambangan,” tegasnya.
Dedi juga menegaskan pentingnya menjaga keharmonisan antarwarga di tengah proses perubahan kebijakan. Ia berharap tidak ada lagi gesekan sosial akibat perbedaan pandangan mengenai keberadaan tambang.
Redaksi ; RS,SH
