Hal tersebut secara normatif dibenarkan bahkan dianjurkan demi mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dikehendaki oleh hukum acara (Iskandar & Agustina, 2019).
Dalam praktiknya, penerapan tersebut tidak selalu berlangsung tanpa kendala, khususnya ketika perkara yang digabungkan memiliki karakter hukum yang berbeda secara mendasar. Kondisi ini tercermin dalam perdebatan mengenai penggabungan permohonan penetapan ahli waris dengan itsbat nikah pewaris.
Secara teoritis, perbedaan ini berakar pada karakter ontologis masing-masing perkara. Penetapan ahli waris merupakan perkara voluntair, yaitu permohonan sepihak yang tidak mengandung sengketa dan hanya berujung pada penetapan (beschikking) yang bersifat deklaratif sebagai dasar legalitas status kewarisan (Susylawati, 2014).
Sebaliknya, itsbat nikah meskipun sering diajukan secara permohonan, secara substantif memiliki potensi kontensius yang tinggi karena dapat menyentuh kepentingan pihak ketiga, memengaruhi struktur kewarisan, atau bersinggungan dengan status perkawinan lain yang masih sah secara administratif.
Perbedaan karakter ini menjadikan penggabungan keduanya tidak sekadar persoalan teknis, melainkan berimplikasi pada sistem pembuktian dan potensi konflik hukum di persidangan, sehingga menuntut kehati-hatian dalam penerapannya.
Larangan Mutlak Berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019
Menanggapi beragam praktik peradilan, Mahkamah Agung RI mengambil langkah penertiban hukum melalui forum rapat pleno kamar dengan pendekatan yang tegas dan terukur. Sikap tersebut kemudian diformalkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019.
Dalam rumusan Kamar Agama, ditegaskan secara eksplisit bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris yang bersifat voluntair tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah pewaris. Ketentuan ini secara efektif menutup kemungkinan penyelesaian dua isu keperdataan keluarga dalam satu proses persidangan sekaligus.
Secara teoritis, pembatasan tersebut berangkat dari konstruksi hukum yang logis dan sistematis. Mahkamah Agung RI memandang bahwa kedudukan hukum (legal standing) seseorang untuk diakui sebagai ahli waris tidak dapat dilepaskan dari keabsahan hubungan perkawinan pewaris.
Dalam hal status perkawinan pewaris belum memperoleh pengakuan hukum dan masih harus dibuktikan melalui itsbat nikah, maka klaim sebagai ahli waris menjadi belum memiliki dasar yuridis yang memadai. Dengan kata lain, subjek hukum yang mengajukan permohonan waris masih berada dalam posisi yang prematur.
Atas dasar itu, hukum acara perdata diposisikan untuk berjalan secara bertahap dan berjenjang. Tahap pertama adalah memastikan terlebih dahulu keabsahan perkawinan melalui putusan itsbat nikah.
Setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, barulah terbuka ruang bagi pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai perkara yang berdiri sendiri. Pendekatan ini sejatinya, mencerminkan upaya menjaga ketertiban logika hukum sekaligus menjamin kepastian dalam penentuan subjek hukum yang berhak.
Pelonggaran Terbatas melalui SEMA Nomor 5 Tahun 2021
Dalam praktiknya, penerapan larangan absolut sebagaimana dirumuskan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 ternyata tidak sepenuhnya selaras dengan realitas sosial di masyarakat.
Di tingkat akar rumput, khususnya pada keluarga lintas generasi, ketentuan tersebut justru menimbulkan hambatan administratif yang signifikan dalam pengurusan pembagian harta waris, terutama ketika pewaris telah meninggal dunia sejak lama. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian hukum prosedural dengan kebutuhan keadilan yang lebih kontekstual dan responsif.
Menyadari kondisi tersebut, Mahkamah Agung RI kemudian melakukan langkah korektif melalui pendekatan rechtsvinding, yakni penemuan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.
Upaya ini diwujudkan melalui penerbitan SEMA Nomor 5 Tahun 2021, yang pada dasarnya tidak mencabut larangan sebelumnya, tetapi memberikan ruang pengecualian yang bersifat limitatif.
Dalam rumusan yang diperbarui, Mahkamah Agung secara eksplisit menggariskan bahwa: “Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris (voluntair) tidak dapat digabungkan dengan permohonan itsbat nikah Pewaris, dikecualikan dalam hal pernikahan Pewaris yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.
Hal ini menegaskan bahwa meskipun penggabungan permohonan penetapan ahli waris dengan itsbat nikah pewaris pada prinsipnya tetap tidak diperkenankan, larangan tersebut kini dikecualikan secara limitatif apabila perkawinan pewaris terjadi sebelum berlakunya undang-undang perkawinan tersebut.
Pengecualian ini menjadi titik balik penting dalam konstruksi hukum acara di lingkungan Peradilan Agama. Secara sosiologis, ketentuan tersebut memberikan solusi yang lebih realistis bagi masyarakat yang selama ini menghadapi kesulitan pembuktian administratif atas perkawinan lama yang tidak tercatat.
Di sisi lain, secara yuridis, Mahkamah Agung RI tetap menjaga prinsip kehati-hatian dengan membatasi pengecualian hanya pada kondisi tertentu, sehingga tidak membuka ruang penyimpangan yang berpotensi merusak tertib hukum.
SEMA Nomor 5 Tahun 2021 dapat dipahami sebagai bentuk kompromi antara kepastian hukum dan keadilan materiil. Regulasi ini tidak hanya merespons kebutuhan praktis masyarakat, tetapi juga menunjukkan fleksibilitas sistem peradilan dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika sosial yang berkembang.
Rasionalitas Status Perkawinan Pra Tahun 1974
Pengecualian yang diberikan Mahkamah Agung RI terhadap perkawinan sebelum tahun 1974 tidak muncul secara kebetulan, melainkan didasarkan pada pertimbangan yang matang, baik dari perspektif hukum tata negara maupun sosiologi hukum.
Batas temporal tersebut secara eksplisit merujuk pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai titik awal unifikasi hukum keluarga di Indonesia.
Regulasi ini menjadi penanda dimulainya sistem hukum perkawinan yang lebih terstruktur, sekaligus memperkenalkan kewajiban administratif yang sebelumnya belum dikenal secara luas.
Pada periode sebelum berlakunya undang-undang tersebut, praktik perkawinan masyarakat Indonesia belum berada dalam kerangka administrasi negara yang tertib dan seragam.
Perkawinan umumnya dilangsungkan berdasarkan norma agama—khususnya hukum Islam—atau hukum adat yang hidup di tengah masyarakat, tanpa keterikatan pada mekanisme pencatatan formal oleh negara. Dalam konteks itu, keberadaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) belum berfungsi sebagai institusi yang memproduksi kewajiban hukum bersifat memaksa.
Oleh karena itu, ketiadaan dokumen resmi seperti akta nikah atau buku nikah bagi pasangan yang menikah pada masa tersebut tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menafikan keabsahan perkawinan, baik secara spiritual maupun dalam dimensi keperdataan (Marsal & Parlyna, 2015; Zubaidah, 2019).
Dari sisi pembuktian di pengadilan, penelusuran fakta perkawinan masa lalu tersebut pada umumnya berlangsung relatif sederhana. Hal ini disebabkan oleh minimnya potensi sengketa atau bantahan dari pihak lain, sehingga karakter perkara cenderung bersifat voluntair dan tidak mengandung konflik kepentingan yang signifikan.
Dengan demikian, proses pembuktian lebih berfokus pada rekonstruksi fakta historis melalui alat bukti sederhana, seperti keterangan saksi yang mengetahui langsung peristiwa perkawinan tersebut, termasuk dimungkinkan penggunaan kesaksian de auditu atau syahadah al-istifadah sepanjang memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.
Berangkat dari realitas historis tersebut, kebijakan untuk menggabungkan permohonan itsbat nikah dengan penetapan ahli waris dalam satu perkara dipandang sebagai langkah administratif yang rasional dan efisien.
Kebijakan ini tidak hanya menyederhanakan proses beracara di pengadilan, tetapi juga tidak menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain, mengingat sifat perkaranya yang non-sengketa.
Dalam kerangka ini, penggabungan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum acara terhadap kebutuhan praktis masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hukum.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/mensos-soroti-kasus-korupsi-bansos-di-cirebon/
Efisiensi Prosedur dan Keadilan Materiil dalam Praktik
Perubahan kebijakan Mahkamah Agung RI melalui mekanisme pengecualian kumulasi perkara terbukti membawa dampak nyata bagi masyarakat pencari keadilan, khususnya dalam aspek efisiensi waktu dan biaya.
Sebelum adanya penyempurnaan ini, ahli waris dari perkawinan lama—yang sah secara agama namun belum tercatat—harus menempuh dua proses persidangan terpisah: itsbat nikah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan permohonan penetapan ahli waris.
Prosedur berlapis tersebut tidak hanya memakan waktu panjang dan biaya tambahan, tetapi juga menimbulkan kelelahan administratif yang kerap berujung pada keengganan masyarakat untuk menempuh jalur hukum formal.
Dengan dibukanya ruang kumulasi terbatas bagi perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hambatan prosedural tersebut berhasil dipangkas secara signifikan.
Penggabungan perkara memungkinkan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan terjangkau tanpa mengurangi kualitas pemeriksaan yuridis. Dalam konteks ini, asas peradilan yang efektif tidak lagi berhenti sebagai slogan normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam praktik konkret.
Lebih jauh, kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma Mahkamah Agung RI menuju pendekatan hukum yang lebih progresif dan responsif.
Lembaga peradilan tidak lagi sekadar bertindak sebagai penjaga teks hukum secara kaku, melainkan sebagai pengawal keadilan substantif yang peka terhadap dinamika sosial.
Transformasi dari rigiditas SEMA Nomor 2 Tahun 2019 menuju fleksibilitas terbatas dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 menunjukkan bahwa hukum bersifat adaptif, mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan kemanfaatan nyata bagi masyarakat.
Pada akhirnya, kebijakan ini menegaskan bahwa modernisasi sistem hukum tidak boleh memutus legitimasi historis masyarakat. Negara tetap menjaga kewajiban pencatatan sebagai standar hukum ke depan, namun tidak mengabaikan realitas sosial masa lalu yang belum terdokumentasi secara administratif.
Di titik inilah tercermin sinergi antara kepastian dan keadilan: hukum tetap tegak sebagai sistem yang tertib, sekaligus hadir sebagai instrumen yang memulihkan hak-hak keperdataan warga negara secara adil dan bermakna.
Referensi
- Iskandar, M., & Agustina, L. (2019). Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 3(1), 241–265.
- Marsal, A., & Parlyna, R. (2015). Pencatatan perkawinan: Antara rukun nikah dan syarat administratif. Jurnal An-Nur, 4(1), 41–55.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021
- Susylawati, E. (2014). Penerapan hukum waris Islam dalam perkara waris di Pengadilan Agama Pamekasan. Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial, 9(2).
- Zubaidah, D. A. (2019). Pencatatan perkawinan sebagai perlindungan hukum dalam perspektif maqāṣid asy-syarī’ah. Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 12(1), 15–28.
Wonk Alit/RS S.H/SRC
