Jakarta. Suararadarcakrabuana.com – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi salah satu isu ketenagakerjaan yang terus mendapat perhatian, terutama di tengah tantangan ekonomi dan dinamika dunia usaha.
Dalam praktik hubungan industrial, PHK tidak hanya berdampak pada perusahaan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, manajemen kompensasi dan pesangon menjadi instrumen penting untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi setelah berakhirnya hubungan kerja.
Mahasiswa mempresentasikan materi dalam mata kuliah Manajemen Kompensasi dan Hubungan Industrial memaparkan bahwa manajemen kompensasi merupakan sistem pengelolaan balas jasa yang diberikan perusahaan kepada karyawan dalam bentuk gaji, tunjangan, dan hak-hak lainnya.
Sementara itu, PHK didefinisikan sebagai berakhirnya hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja yang sekaligus mengakhiri hak serta kewajiban kedua belah pihak.
Materi tersebut mengacu pada berbagai regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, antara lain Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur hak pekerja serta kewajiban perusahaan dalam proses PHK.
Beragam Alasan dan Jenis PHK dapat terjadi karena berbagai faktor, mulai dari efisiensi perusahaan, kondisi pailit atau kebangkrutan, restrukturisasi organisasi, pelanggaran disiplin, pengunduran diri, hingga pensiun atau berakhirnya masa kontrak kerja. Kondisi tersebut menuntut perusahaan untuk menjalankan proses PHK secara profesional dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pemaparannya, Ajra Hifatu Haroka menegaskan bahwa tujuan utama manajemen kompensasi adalah menciptakan keadilan, meningkatkan motivasi kerja, serta melindungi hak pekerja.
“Manajemen kompensasi tidak hanya berbicara tentang pemberian upah, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja,” jelas Ajra Hifatu Haroka.
Sementara itu, Puspitaloka Ihsan menjelaskan bahwa PHK karena efisiensi menjadi salah satu bentuk PHK yang paling sering ditemui dalam dunia usaha.
“Perusahaan dapat melakukan efisiensi untuk menekan biaya operasional, namun pelaksanaannya tetap harus memperhatikan hak-hak pekerja sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Puspitaloka Ihsan.
Pesangon merupakan kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang mengalami PHK. Selain menjadi bentuk penghargaan atas masa kerja, pesangon juga berfungsi sebagai jaminan ekonomi sementara bagi pekerja selama masa transisi menuju pekerjaan baru.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/polda-jabar-resmi-undur-operasi-patuh-lodaya-2026/
Vickry Azhari Firmansyah menilai bahwa keberadaan pesangon memiliki peran penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja pasca-PHK.
“Pesangon menjadi jaring pengaman ekonomi yang membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidupnya setelah kehilangan pekerjaan,” kata Vickry Azhari Firmansyah.
Dalam praktiknya, kompensasi PHK terdiri atas beberapa komponen, yaitu Uang Pesangon (UP), Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK), dan Uang Penggantian Hak (UPH). Komponen terakhir dapat mencakup sisa cuti yang belum digunakan, biaya transportasi, maupun hak lain yang diatur perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
Faktor Penentu besaran pesangon ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain masa kerja, upah terakhir yang diterima pekerja, alasan PHK, serta kebijakan perusahaan yang tetap mengacu pada regulasi ketenagakerjaan.
Jasmine Abigail Putri menjelaskan bahwa masa kerja menjadi salah satu faktor utama dalam perhitungan pesangon. “Semakin lama masa kerja seorang karyawan, maka semakin besar pula hak pesangon yang berpotensi diterima sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Jasmine Abigail Putri.
Dalam contoh perhitungan yang dipaparkan, seorang pekerja dengan masa kerja 5 tahun 6 bulan dan gaji Rp5 juta per bulan yang mengalami PHK karena efisiensi perusahaan berhak memperoleh uang pesangon sebesar enam kali upah atau Rp30 juta.
Manfaat dan Tantangan Pelaksanaan Pesangon, pemberian pesangon yang tepat dinilai mampu mengurangi konflik antara pekerja dan perusahaan, menjaga citra perusahaan, serta menekan risiko hukum akibat sengketa ketenagakerjaan. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, seperti tingginya biaya yang harus ditanggung perusahaan dan hilangnya sumber pendapatan bagi pekerja yang terkena PHK.
Menurut Yopi Diandika, pelaksanaan pesangon yang adil dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat. “Kompensasi yang diberikan secara transparan dan sesuai aturan akan membantu mengurangi potensi konflik antara perusahaan dan karyawan,” tutur Yopi Diandika.
Selain memperoleh pesangon, pekerja yang terkena PHK juga memiliki hak untuk mendapatkan surat pengalaman kerja, hak cuti yang belum digunakan, serta perlindungan jaminan sosial. Di sisi lain, pekerja tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, mengembalikan aset perusahaan, dan mematuhi prosedur PHK yang berlaku.
Feti Aulia menekankan bahwa proses PHK harus dilakukan secara manusiawi dan transparan. “Komunikasi yang terbuka, transparansi dalam proses PHK, serta program pelatihan ulang atau reskilling dapat membantu pekerja menghadapi masa transisi dengan lebih baik,” ujar Feti Aulia.
Menjaga Keseimbangan Kepentingan, PHK memang menjadi keputusan yang sulit bagi perusahaan maupun pekerja. Namun, penerapan manajemen kompensasi yang baik serta pemberian pesangon yang sesuai aturan dapat menjadi solusi untuk menjaga keseimbangan kepentingan kedua belah pihak.
Sebagaimana disimpulkan dalam presentasi Kelompok 4, manajemen kompensasi PHK dan pesangon memiliki peran strategis dalam melindungi hak karyawan setelah hubungan kerja berakhir. Melalui pemberian kompensasi yang adil, kesejahteraan pekerja dapat tetap terjaga sekaligus menciptakan hubungan industrial yang harmonis antara perusahaan dan karyawan.
Referensi ;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu
- Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
- Materi Presentasi Kelompok 4
- “Manajemen Kompensasi PHK dan Pesangon”.
RED/SRC
