Bandung. Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa penyimpanan dana APBD dalam bentuk giro adalah langkah paling aman dan transparan, meski bunga yang diperoleh rendah. Pernyataan ini menjadi respons atas kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut kebijakan tersebut merugikan daerah.
Polemik mengenai pengelolaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kembali mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kritik terhadap praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk giro. Menurut Purbaya, kebijakan tersebut menyebabkan potensi kerugian karena bunga yang diperoleh sangat rendah dibandingkan instrumen keuangan lainnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan bahwa penyimpanan dana APBD dalam bentuk giro justru merupakan pilihan paling aman dan transparan. Ia menekankan bahwa prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah harus menjadi prioritas, terutama dalam pembiayaan proyek-proyek besar.
“Kalau hari ini nyimpan di giro dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga pemerintah daerah nyimpan uang di kasur atau lemari besi. Itu justru lebih berisiko,” ujar Dedi Mulyadi dalam konferensi pers di Bandung, Jumat (24/10/2025).
Dedi menjelaskan bahwa Pemprov Jawa Barat sengaja mengelola dana kas dalam bentuk giro agar proses pembayaran proyek dapat dilakukan secara bertahap. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk memantau progres pekerjaan dan memastikan bahwa dana yang diserap sesuai dengan pelaksanaan di lapangan.
“Dengan sistem giro, kita bisa kontrol setiap tahap pembayaran. Kalau proyek belum selesai, ya belum kita cairkan. Ini bentuk akuntabilitas,” tambahnya.
Ia juga menyebut bahwa praktik penyimpanan dana dalam bentuk deposito on call memang masih terjadi di beberapa daerah, namun menegaskan bahwa mekanisme tersebut bersifat jangka pendek dan tidak selalu cocok untuk semua jenis pengeluaran.
Pernyataan Dedi Mulyadi menjadi respons langsung terhadap kritik Purbaya yang menyebut bahwa penyimpanan dana di giro menyebabkan daerah kehilangan potensi pendapatan dari bunga.
Purbaya mendorong agar pemerintah daerah lebih aktif mencari instrumen keuangan yang memberikan imbal hasil lebih tinggi.
Namun, Dedi menilai bahwa keamanan dan transparansi lebih penting daripada sekadar mengejar bunga. “Kita bicara uang rakyat. Jangan sampai demi bunga tinggi, kita kehilangan kontrol,” tegasnya.
Polemik antara Dedi Mulyadi dan Purbaya Yudhi Sadewa mencerminkan perbedaan pendekatan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Di satu sisi, ada dorongan untuk memaksimalkan pendapatan melalui instrumen keuangan berbunga tinggi. ada komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme giro.
Dengan latar belakang ini, publik diharapkan dapat memahami bahwa pengelolaan APBD bukan hanya soal keuntungan finansial, tetapi juga soal tanggung jawab dan integritas dalam penggunaan dana publik.
Redaksi RS,SH
