PALANGKA RAYA, Suararadarcakrabuana.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan program insentif bagi tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama di tingkat desa tetap berjalan meskipun pemerintah provinsi tengah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran.
“Karena ada efisiensi ini, harus lebih jitu lagi menghitung alokasi anggarannya. Kami pastikan program (insentif tokoh di desa) tetap ada, seperti (insentif untuk) RT, tokoh adat (mantir, damang, basir), tokoh agama (ustazah, pendeta, dan lain-lain), tetap dapat (insentif),” ujar Agustiar.
Hal itu ia sampaikan usai membuka rapat koordinasi dengan kepala desa wilayah timur Kalteng di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu (29/10/2025).
Agustiar menjelaskan, anggaran insentif untuk para tokoh desa akan dialokasikan langsung ke pemerintah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng.
“Dana itu akan disalurkan ke desa langsung dalam bentuk program,” ujarnya.
Selain untuk insentif, anggaran tersebut juga akan digunakan untuk mendukung program sembako murah, pendidikan gratis, dan kuliah gratis bagi masyarakat desa.
Pihaknya saat ini masih melakukan penyelarasan data penerima manfaat bersama kepala desa se-Kalteng untuk memastikan penyaluran tepat sasaran.
“Penyelarasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program yang kami jalankan sejalan dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten, hingga ke tingkat paling kecil seperti pemerintahan desa,” jelasnya.
Agustiar menyebut, insentif bagi tokoh desa merupakan bagian dari Kartu Huma Betang Sejahtera, program bantuan sosial terintegrasi yang mencakup bidang pendidikan, ekonomi, dan kesehatan bagi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.
Ia memastikan program tersebut akan tetap berjalan meskipun APBD Kalteng tahun 2026 menurun drastis, dari sekitar Rp 7 triliun pada 2025 menjadi Rp 5,3 triliun.
“Pasti ada terdampak lah (karena APBD menurun tajam). Kalau uangnya banyak kan banyak juga yang dibangun, kalau uangnya minim, kami harus berupaya menjalankan pembangunan agar tetap efektif meskipun anggaran sedikit,” kata Agustiar.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pdam-subang-terima-rp600-juta-per-bulan-dari-aqua/
Menurut Agustiar, salah satu solusi menghadapi penurunan APBD adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) agar pembangunan tetap berjalan.
“Pengurangan APBD ini memotivasi kami untuk berinovasi mengoptimalkan PAD, supaya tahun depan pendapatan terus bertambah,” tandasnya.
Juita / Redaksi
