TASIKMALAYA, Suararadarcakrabuana.com – Dibalik pengabdian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Guru Paruh Waktu Kabupaten Tasikmalaya, terselip asa dan perjuangan yang mereka pertahankan.
Seperti Dadang Ridwan, guru SD yang mempunyai usaha daur ulang sampah botol plastik dan ban mobil bekas menjadi kursi. Dadang mengaku usahanya tersebut bisa sedikit membantu memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari.
“Iya lumayan sedikit bisa menutup kebutuhan keluarga,” ungkap Dadang,(9/3/2026).
Demikian juga Icep Ruwika Ashari Oramahi salah seorang guru SDN 1 Cigowak Desa Sukasenang Kecamatan Tanjungjaya yang mempunyai usaha sampingan bengkel motor dan tambal ban.
“Usaha sampingan bengkel dan menambal ban motor ini alhamdulillah bisa sedikit menutupi kebutuhan keluarga, apalagi gaji paruh waktu belum cair,” ungkap dia.
Selain itu ada Izar Khaerul Umam guru SD yang mempunyai usaha sampingan memasang atap pagar baja ringan. Selanjutnya ada Pupu Maspupah guru SDN Sangkur di Kecamatan Parungponteng yang mempunyai usaha sampingan kuli keliling kampung jualan pakaian. Kemudian jualan sebring.
“Iya kuli panggul seminggu tiga kali, kalau jualan sebring sendiri tapi modal pinjam ke warung,” tuturnya.
Terakhir ada Yayu Nurazizah salah seorang guru di DN Cirangkong 1 Desa Cikeusal Kecamatan Tanjungjaya yang mempunyai usaha sampingan jualan kacang kupas ke warung-warung.
“Iya lumayan lah ada penghasilan tambahan, sambil menunggu gaji cair dari pemerintah, disiasati dengan kerja sampingan,” ujarnya.
Beragam pekerjaan sampingan tersebut menjadi gambaran kondisi sebagian guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Tasikmalaya yang harus bekerja ekstra demi menjaga kestabilan ekonomi keluarga. Sebab, kesejahteraan mereka terabaikan oleh pemerintah daerah.
Sebelumnya, Forum Guru Honor dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Kabupaten Tasikmalaya mengajukan audiensi kepada DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka ingin menyampaikan keluh kesah soal pembayaran gaji yang belum juga menemukan kejelasan. Namun usulan itu tidak langsung direspon lantaran dewan perlu membahasnya lebih dulu dalam rapat badan musyawarah.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/bgn-ingatkan-mitra-program-mbg-bukan-ladang-bisnis/
Jumlah PPPK PW di Kabupaten Tasikmalaya saat ini berjumlah 4.555 orang, dari jumlah itu, 1.700 di antaranya berasal dari kalangan guru dan tenaga kependidikan. Saat ini sudah mau Lebaran, tapi kejelasan tentang kesejahteraan belum juga mereka dapatkan.
Sekretaris Forum PPPK Guru dan Tenaga Kependidikan Paruh Waktu Kabupaten Tasikmalaya, Dadang Hermawan, mengakui para guru PPPK PW harus menyiasati situasi ekonomi keluarga mereka. Yaitu membangun usaha di luar tugas sebagai pengajar.
“Ada yang menjadi vendor, buka bengkel motor, bahkan ada juga yang menjual bibit kelapa seperti PPPK guru paruh waktu di Kecamatan Cipatujah,” ungkap Dadang.
Ketidakpastian soal gaji ini setidaknya mempengaruhi semangat para guru. Tidak sedikit yang semangatnya sudah mulai melemah, kendati demikian mereka tetap berusaha bertahan sambil menunggu keajaiban.
“Kalau sampai saat ini mendengar riak dari anggota PPPK guru paruh waktu yang dibawah itu, (semangat mereka) agak menurun, tetapi diusahakan masih semangat. Walaupun sebagian ada yang menurun, ada yang bertahan,” kata Dadang.
Menurut Dadang, Sebagian guru PPPK PW sudah mengabdi dalam waktu lama. Malah ada yang hampir pensiun sebentar lagi.
“Ada yang belasan sampai puluhan tahun (telah mengabdi), bahkan ada PPPK guru paruh waktu yang beberapa bulan lagi mau pensiun di Kecamatan Sukarame, Jadi ada 1.700-an tenaga guru dan teknis yang belum digaji, kami menunggu kepastian dari pemerintah,” pungkasnya. (9/3/2026)
Wonk alit/ SRC
