BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com — Gubernur Jabar Dedi Mulyadi memberikan arahan kepegawaian dalam skala besar bagi ASN di Pemerintah Provinsi bertajuk Abdi Nagri Menyulam Hari Tahun 2025 di Sasana Budaya Ganesha, Bandung, Kamis (2/10/2025).
Dedi Mulyadi mengatakan pihaknya mengumpulkan seluruh ASN untuk menyampaikan apa yang sudah dikerjakan hingga Oktober 2024 ini, serta apa yang akan dilaksanan pihaknya pada 2026 mendatang.
“Ini arahan pertama saya sebagai gubernur setelah 8 bulan bekerja,” katanya.
Dalam pengarahan tersebut pihaknya menyampaikan beberapa kemungkinan yang terjadi mengenai pengelolaan keuangan buntut dari berkurangnya dana transfer pusat ke provinsi Rp2,4 triliun tahun depan.
Menurutnya akan ada dampak pada sistem pengelolaan kepegawaian.
“Semuanya kelihatannya memiliki visi yang sama, semangat yang sama,” ujarnya.
Di kesempatan tersebut juga diluncurkan program “Poe Ibu” yakni ASN diwajibkan untuk menabung Rp1.000 setiap hari dimana nantinya uang yang terkumpul akan disalurkan untuk membantu persoalan sosial yang terjadi di Jawa Barat.
“Tadi kan ada uang yang dikumpulkan, yang nanti di setiap OPD, setiap sekolah, di setiap dunas, kabupaten, sampai desa ada pos pelayanan masyarakat, pengaduan masyarakat untuk menyelesaikan problem sosial mereka,” tuturnya.
Menurutnya problem sosial yang akan dibantu adalah layanan kesehatan dan layanan pendidilan.
Sebelumnya, KDM —panggilan akrabnya memastikan sudah meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melakukan pengurangan di pos belanja barang dan jasa ini dari Rp6,9 triliun menjadi Rp5 triliun.
Pengurangan tajam ini akan diambil dari biaya listrik, pemakaian air, dan jamuan di seluruh kantor pemerintahan Pemprov Jabar.
“Listrik di seluruh dinas kantor Provinsi Jabar hanya dinyalakan pada waktu jam kerja dan pada waktu ada pekerjaan. Kalau ASN-nya tidak kerja di ruangan dan tidak ada kerja, matiin. Matikan AC, matikan air kalau tidak perlu-perlu amat,” tuturnya.
KDM juga menginstruksikan biaya internet dan telepon serta pemakaian air turut dikurangi agar anggaran yang didapatkan dari efisiensi diarahkan untuk pelayanan masyarakat.
“Agar layanan kita pada masyarakat tidak berubah meskipun anggaran kita mengalami penurunan tajam,” katanya.
Pemangkasan juga akan dilakukan pada jamuan makan yang sudah dianggarkan di Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan Setda Jabar sebesar Rp5 miliar. Menurutnya biro cukup menganggarkan biaya untuk kebutuhan minum selama satu tahun.
Menurutnya jika kegiatan harus menyediakan jamuan makanan, pihaknya lebih memilih untuk memasak langsung dengan menggunakan jasa tukang masak. Dengan strategi ini, sajian akan lebih fresh dan Pemprov tidak mengeluarkan anggaran besar.
“Enggak ada katering,” tegasrnya
Redaksi ; RS,SH
