BANDUNG. Suararadarcakrabuana.com – PT Perkebunan Nusantara I Regional 2 (PTPN) disebut telah mengakomodasi permintaan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk kembali memfokuskan usaha pada bisnis inti perkebunan dan tidak membuka lahan untuk pemanfaatan wisata maupun kegiatan lain di luar sektor tersebut.
“Direktur PTPN barusan menyampaikan sudah menghentikan seluruh KSO dari PTPN ke pihak swasta,” kata Dedi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (3/12/2025).
Dedi menjelaskan Pemprov Jabar dan PTPN sepakat melakukan penanaman kembali (replanting) pada areal kebun teh milik PTPN yang selama ini tidak lagi produktif. Kesepakatan kedua pihak juga mencakup kerja sama perbaikan dan pembangunan jalan yang berada di atas lahan PTPN.
“Ada jalan yang itu jalan kabupaten dan sekarang menjadi jalan provinsi yang tanahnya milik PTPN. Sehingga barusan kita diberikan kewenangan untuk menggunakan tanah itu digunakan jalan,” ujarnya.
Ia menambahkan akan mengundang PTPN, ATR/BPN Jabar, dan Perhutani untuk mempercepat proses reboisasi di sejumlah areal perkebunan yang selama ini terkendala izin lokasi.
“Ijin lokasinya kan sudah habis tuh, nah ini kita harus segera melakukan percepatan jangan bertahun-tahun gak kelar-kelar,” kata Dedi.
Menurut dia, keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam proses penanaman kembali tidak akan mengorbankan petani penggarap.
“Petani penggarapnya tetap dan mereka mendapat upah langsung dari Pemprov,” ucapnya.
Sebelumnya, Dedi menilai kasus penyerobotan lahan kebun teh di Pangalengan tidak akan terjadi jika PTPN tidak menyewakan lahan perkebunannya untuk kegiatan di luar sektor tersebut. Ia menyebut kasus penyerobotan lahan oleh oknum dan pemodal kini ditangani Polda Jabar dan Polresta Bandung.
“Dan mungkin dalam waktu tidak terlalu lama pelaku dan otak pelakunya akan segera ditahan,” katanya (3/12/2025).
Dedi meminta jajaran PTPN menghentikan alih fungsi kebun teh untuk penyewaan lahan karena hal tersebut dinilai memicu pemanfaatan areal perkebunan untuk kepentingan lain. Ia menegaskan PTPN perlu kembali pada bisnis inti sebagai pengelola perkebunan.
“Jadikan kembali areal-areal perkebunan teh dan karet kembalikan lagi menjadi teh dan karet. Jangan dibiarkan kosong,” ujarnya.
Jika PTPN tidak memiliki kemampuan melakukan penanaman kembali, Pemerintah Provin Jabar siap bekerja sama melakukan penghijauan.
“Mari kita bekerjasama hijaukan kembali seluruh areal perkebunan di Jawa Barat sesuai dengan jenis tanaman yang layak untuk lingkungannya,” katanya
