BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bakal memotong sejumlah belanja langsung imbas dana transfer daerah dari pemerintah pusat berkurang. Belanja yang bakal dipotong mulai dari perjalanan dinas, anggaran gubernur, belanja alat tulis kantor, makan minum hingga jamuan untuk tamu.
Ia menyebut pemotongan dana transfer daerah untuk Provinsi Jawa Barat mencapai Rp 2,4 triliun. Sedangkan untuk kabupaten dan kota mencapai Rp 2,7 triliun.
“Tentu saja, jika ada yang bertanya apakah pemotongan ini akan berpengaruh pada pembangunan daerah, jawabannya ya, pasti berpengaruh,” ucap dia dikutip Sabtu (11/10/2025).
Dengan kondisi tersebut, ia menyebut sejumlah pemotongan belanja bakal dilakukan mulai dari perjalanan dinas sebanyak 75 persen, anggaran gubernur dari Rp 1,5 miliar menjadi Rp 750 juta bahkan bisa mencapai Rp 100 juta.
Selain itu, belanja listrik dikurangi menjadi 51 persen. Termasuk mematikan lampu di bagian dalam kantor saat malam hari sedangkan di area luar tetap menyala.
“Penggunaan air akan diatur agar tidak boros. Belanja alat tulis kantor (ATK) dikurangi hingga 75 persen. Pemakaian media digital dan internet dibatasi, hanya untuk urusan dinas,” kata dia.
Selain itu, jamuan snack dan makan siang untuk tamu dan konsumsi acara bakal dihapuskan.
“Jamuan tamu juga dihapuskan. Tidak ada lagi makan siang apalagi malam, hanya air putih yang disediakan,” ungkap dia.
Ia memastikan, pembangunan tetap berjalan bahkan ditingkatkan tahun 2026 mulai dari pembangunan jalan dari Rp 3 triliun menjadi Rp 3,5 triliun. Pembangunan dan rehabilitasi sekolah dan SMK dari Rp 700 miliar menjadi Rp 1 triliun..
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-dukung-penuh-pembentukan-satgas-pesantre
“Program listrik untuk masyarakat miskin, pemasangan baru agar seluruh warga Jabar punya akses listrik, dengan anggaran sekitar Rp 500 miliar,” kata dia.
Termasuk rehabilitasi irigasi dan penataan sungai sekitar Rp 500 miliar serta penerangan jalan umum target terpasang merata di seluruh Jawa Barat, dengan anggaran Rp 750 miliar-Rp 1 triliun.
Pembangunan ruang perawatan baru di rumah sakit provinsi, jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin tetap dilanjutkan. Dan sekolah negeri tetap gratis, dan bagi siswa miskin di sekolah swasta juga digratiskan.
“Masyarakat yang membutuhkan bantuan langsung, akan digunakan dana pribadi gubernur serta program Rereongan Sarebu dari ASN Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bantuan sosial masyarakat juga diupayakan melalui RT serta RW, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten serta kota,” Pungkasnya.
Redaksi ; RS,SH.
