Bandung. Suararadarcakrabuana.com – Ketegangan sengketa agraria di Jawa Barat kian memanas. Komisi I DPRD Jawa Barat secara terbuka melayangkan peringatan keras kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar segera turun tangan memimpin langsung penyelesaian konflik lahan yang terus bermunculan di berbagai daerah.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menegaskan persoalan agraria saat ini bukan lagi sekadar masalah administrasi, melainkan telah berubah menjadi “bola panas” yang berpotensi mengancam stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial masyarakat Jawa Barat.
Menurutnya, eskalasi konflik horizontal akibat sengketa lahan sudah berada pada level yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari orang nomor satu di Jawa Barat.
“Konflik agraria seperti yang terjadi di Sukabumi, khususnya kasus makam Eyang Santri, perlu perhatian serius dari Pemprov Jabar. Kita tidak ingin konflik ini menjalar ke daerah lain. Karena itu kami mendorong Gubernur Jawa Barat untuk segera menyelesaikannya,” ujar Rahmat, dikutip dari Antara.
Pernyataan tegas itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi lintas sektoral bersama Forkopimda Jawa Barat di Cimahi, Selasa (13/1)kemarin. Dalam forum tersebut, Rahmat membeberkan fakta lapangan yang memprihatinkan terkait carut-marut tata kelola lahan yang terus berulang.
Mulai dari sengketa lahan perkebunan swasta, konsesi Hak Guna Usaha (HGU) yang sudah kedaluwarsa, hingga klaim sepihak lahan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), semuanya disebut menjadi pemicu konflik berkepanjangan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada sengketa makam Eyang Santri di Desa Girijaya, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Makam tokoh sejarah Islam Nusantara, Pangeran Djojokusumo, kini terjerat klaim penjualan lahan yang oleh pihak ahli waris disebut cacat hukum.
Rahmat menegaskan, deteksi dini konflik agraria menjadi kunci utama mencegah gejolak sosial yang lebih luas. Upaya tersebut, kata dia, harus dilakukan secara lintas sektoral dan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Penting sekali mendeteksi konflik sejak awal. Ini bisa dilakukan bersama Forkopimda dan masyarakat, sejalan dengan penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,” tegasnya.
Kini publik menanti langkah konkret Gubernur Jawa Barat. Akankah Dedi Mulyadi turun langsung dan meredam konflik sebelum meluas? Atau bola panas sengketa lahan ini justru semakin membesar.
Wonk Alit
