SUMEDANG – Pemerintah Kabupaten Sumedang mempercepat implementasi digitalisasi distribusi bantuan sosial (bansos) melalui platform Portal Perlindungan Sosial (Parlinsos), sebagai bagian dari program percontohan nasional.
Sumedang menjadi salah satu dari 41 daerah di Indonesia yang ditunjuk untuk mengembangkan sistem berbasis digital dalam penyaluran bansos.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyebut digitalisasi sebagai langkah strategis untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Kepercayaan ini akan kami percepat eksekusinya agar penyaluran bansos tepat sasaran,” ujarnya, di Pusat Pemerintahan Sumedang (20/4/2026).
Ayo Baca ; https://www.suararadarcakrabuana.com/kdm-tegaskan-tak-tandatangani-rapbd-kab-kota/
Melalui sistem ini, data penerima bansos akan diperbarui dan divalidasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Dony menegaskan, pembaruan data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Yang sebelumnya belum tercover akan kita cover, dan yang tidak tepat sasaran akan kita keluarkan,” katanya.
Parlinsos juga memungkinkan masyarakat mendaftar secara mandiri sekaligus meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan.
Koordinator Wilayah II Kementerian Sosial, Imam, menyebut digitalisasi mencakup seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penyaluran bantuan.
“Digitalisasi bansos dilakukan mulai dari pendaftaran, pensasaran, hingga penyaluran,” ujarnya.
Ia menambahkan, fokus saat ini adalah percepatan aktivasi IKD serta sosialisasi kepada masyarakat agar sistem dapat berjalan optimal.
Wonk Alit/SRC
