CIREBON. Suararadarcakrabuana.com — Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin turun dari 11 persen pada tahun sebelumnya menjadi 10,23 persen.
Meski demikian, Kabupaten Cirebon masih menghadapi tantangan besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa, daerah ini masih menempati peringkat kelima sebagai kabupaten/kota dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, Hafidz Iswahyudi, mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut menjadi sinyal positif terhadap perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, besarnya jumlah penduduk membuat upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan kerja yang lebih serius dan berkelanjutan.
“Memang terkait data sosial ekonomi, Kabupaten Cirebon memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, berdasarkan data sekitar 2,5 juta penduduk. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ujar Hafidz.
Menanggapi posisi Kabupaten Cirebon yang masih berada di peringkat kelima jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat, Hafidz menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari besarnya jumlah penduduk yang dimiliki Kabupaten Cirebon dibanding banyak daerah lainnya.
“Kalau dilihat dari jumlah penduduk, Kabupaten Cirebon termasuk daerah dengan populasi besar di Jawa Barat. Karena itu kami terus berupaya memperbaiki akurasi data dan memastikan seluruh program bantuan serta intervensi pemerintah tepat sasaran agar angka kemiskinan terus menurun,” katanya.
Menurut Hafidz, pemerintah daerah selama ini fokus meningkatkan akurasi data sosial ekonomi masyarakat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses tersebut melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga kecamatan melalui mekanisme musyawarah desa dan kelurahan yang dilakukan secara rutin setiap bulan.
Hafidz menyebut Kabupaten Cirebon bahkan masuk dalam 10 besar nasional dalam usulan pembaruan data sosial ekonomi masyarakat.
“Kami terus berupaya melakukan akurasi data dengan melibatkan semua pihak terkait, khususnya pemerintah desa dan kecamatan. Ini merupakan keberhasilan bersama karena pembaruan data dilakukan secara berkelanjutan,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang akurat menjadi dasar penting dalam penyaluran bantuan sosial maupun pelaksanaan berbagai program pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Pemutakhiran dan akurasi DTSEN menjadi fokus kami selama ini. Data yang akurat adalah pintu awal agar intervensi pemerintah, bantuan-bantuan, dan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Terkait faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan, Hafidz mengatakan terdapat sejumlah indikator yang digunakan BPS dalam menentukan status kemiskinan suatu daerah.
“Banyak faktor, di antaranya tingkat ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan, akses terhadap air bersih, dan indikator-indikator lainnya yang telah ditentukan oleh pusat melalui BPS,” katanya.
Baca juga ; https://www.suararadarcakrabuana.com/pemkab-cirebon-usulkan-gaji-pppk-ditanggung-pusat/
Ia menambahkan, pemerintah daerah berharap pendataan dan sensus yang akan dilakukan BPS dapat menghasilkan data yang semakin akurat sehingga program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif.
“Dengan data yang semakin akurat, mudah-mudahan intervensi pemerintah dan berbagai program yang dilaksanakan bisa semakin tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” pungkasnya.
Wonk Alit/SRC
